Fraksi PDIP Terima dan Setujui LKPJ Bupati Pangandaran Tahun 2021 untuk Pembahasan pada Tahapan Selanjutnya

PANGANDARAN - Kami fraksi partai demokrasi indonesia perjuangan (FPDIP) menerima dan menyetujui LKPJ bupati pangandaran tahun 2021 untuk mendapat pembahasan pada tahapan selanjutnya, " kata Mamat Rohimat, S.pd, M.Pd., C.H. saat menyampaikan Pandangan Umum Fraksi PDIP DPRD atas Penyampaian LKPJ Bupati Pangandaran Tahun 2021, bertempat du Ruang Paripurna DPRD Pangandaran, Selasa (05/04/2022)

Dikatakannya bahwa,  berdasarkan penyampaian LKPJ tahun 2021 oleh bupati,  dan hasil telaah kami terhadap LKPJ sangat rinci serta adanya kesadaranbahwa LKPJ tersebut belum merupakan hasil audit oleh BPK, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan dan semoga dapat diterima sebagai masukan yang membangun. 

Baca juga: Tony Rosyid: Tanpa Soeharto, PKI Akan Berkuasa di Indonesia

Pada hakikatnya, kami Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memahami dan menerima LKPJ bupati tahun 2021dengan baik.

Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa, penyampaian LKPJ yang disampaikan oleh bupati pangandaran telah sesuai dengan amanat peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019, itu semua merupakan akumulasi capaian kinerja dan target dari sasaran program dan visi-misi pemerintah kabupaten pangandaran selama tahun 2021. 

Baca juga: Tony Rosyid: Anies Menguat, Semua Merapat

Sedangkan, Visi kabupaten pangandaran adalah “Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia yang Berpijak pada Nilai Karakter Bangsa” dengan enam misi menyertainya yang memiliki kata kunci yakni kehidupan beragama,  pariwisata, kesehatan dan pendidikan, ekonomi dan sosial, reformasi birokrasi, serta infrastruktur, penataan ruang, dan mitigasi bencana. 

Maka dari itu, lanjut Rohimat, seyogyanya kami perlu memaparkan  bahwa, belanja daerah menjadi cerminan arah pembangunan yang sesuai dengan visi-misi tersebut...ya, karena  kami mendapati beberapa belanja di beberapa sektor yang menimbulkan concern diantaranya sebagai berikut : 1. Belanja hibah 42, 6% perlu ditingkatkan dan belanja modal buku agama belum dianggarkan.

Baca juga: Ilham Bintang: Tiga Parpol Koalisi Menguak Pemberontakan Konstitusi

2. Belanja jasa konsultasi layanan kepariwisataan-jasa konsultasi penelitian kepariwisataan belum terealisasi. 

3. Belanja modal 78, 4% yang terdiri atas belanja modal alat kedokteran bedah 59, 9?n belanja modal alat kesehatan umum 57, 6% perlu ditingkatkan.

Baca juga: Tony Rosyid: Anies Baswedan dan 'Politik Dialektika'

4. Belanja modal buku ilmu pengetahuan belum dianggarkan.

5. Penyerapan anggaran untuk koperasi, usaha kecil, dan menengah 23, 9%, bagian perekonomian dan sumber daya alam 52, 8%,  pemberdayaan masyarakat dan desa 59, 5%, serta belanja bagi hasil 5, 5% perlu ditingkatkan.

Baca juga: KPU Pangandaran Tetapkan Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan Februari Sebanyak 322.636 Pemilih

6. Belanja iuran kecelakaan kerja 32, 7?n iuran jaminan kematian 39, 3%, dan belanja jasa tenaga penanganan sosial 50%, realisasinya perlu ditingkatkan.

7. Penyerapan anggaran untuk bagian kesejahteraan rakyat 24, 1%, kecamatan parigi 31, 8%, dan kecamatan pangandaran 58, 9% perlu ditingkatkan.

8. Belanja modal jembatan 22%, belanja modal bangunan air irigasi dan pembuang irigasi 37, 5% perlu ditingkatkan.

9. Belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam belum dianggarkan.

10. Belanja jasa konsultasi perencanaan penataan ruang pengembangan pemanfaatan ruang 7?n belanja jasa tenaga penanganan bencana 61, 3% perlu ditingkatkan, " kata Rohimat.

Baca juga: Tony Rosyid: Membongkar Manuver Lembaga Survei

Dalam hal ini, tambah Rohimat "kami berharap pemerintah daerah memberikan perhatian lebih dalam mengupayakan penyerapan anggaran pada sektor-sektor tersebut".

* ya, karena kami meyakini bahwa hal-hal yang telah dicapai pada tahun 2021, itu  merupakan hasil pemikiran yang matang dan, tentu saja, bukan tanpa rintangan sehingga memerlukan refocusing anggaran. 

Oleh karena itu adalah hal yang patut apabila kami memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada pemerintah daerah yang terus berpedoman pada prinsip good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik demi keberhasilan pembangunan di kabupaten pangandaran, " tandasnya.

Maka dari itu,  kami Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menerima dan menyetujui LKPJ Bupati Pangandaran tahun 2021 untuk mendapat pembahasan pada tahapan selanjutnya, " katanya

Demikianlah penyampaian pandangan umum fraksi kami, mohon maaf bilamana terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati, atas segala perhatiannya kami sampaikan terima kasih, " sebutnya. *** (Anton AS)

Baca juga: Tony Rosyid: Sasaran PSI Bukan Anies, Tapi Konstituen PDIP

Parigi, 05 april 2022Fraksi Partai Demokrasi Indonesia PerjuanganDewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Pangandaran

Ketua Sri Rahayu, S.Sos.SekretarisMamat Rohimat, S.pd, M.Pd., C.H.