Kemenag dan DPRD Pangandaran Bahas Kembali Raperda Penyelenggaraan Pesantren 

PANGANDARAN JAWA BARAT – Bertempat di Ruangan Badan Anggaran dan Musyawarah DPRD, Kementerian Agama (Kamenag) dan DPRD Kabupaten Pangandaran kembali menggelar Rapat Kerja terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.

Baca juga: Wakil Bupati Pangandaran Hadiri Peresmian Masjid Sekaligus Peringatan Maulid Nabi Muhamad Saw

Rapat dihadiri oleh Ketua MUI Pangandaran, Kabag Kesra, Kasubag Hukum Setda, Ketua Forum Pondok Pesantren (FPP), Ketua Ansor, serta beberapa Ketua MUI Kecamatan, Rabu (22/06/2022).

Turut hadir mendampingi Kepala Kemenag: Kepala Subbag Tata Usaha H. Sarip Hidayat, Kepala Seksi Pendidikan Agama dan Kegamaan Islam H. Asep Toni Supriatna juga Kepala Seksi Penyelenggaran Haji dan Umrah H. Hilman Saepullah, Kasi Pendidikan Madrasah H. Nana Supriatna.

Baca juga: Jelang Muktamar XI, Tokoh Muda Alkhairaat : Sayyid Alwi bin Saggaf Ketua Utama Alkhairaat

Pada pembahasan Raperda kali ini Pansus mengundang Kemenag dan unsur terkait untuk menyempurnakan Raperda Pesantren yang merupakan Perda inisiatif DPRD sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Supriana menjelaskan sebelumnya Kemenag sudah mengundang 23 Pimpinan Pesantren untuk membahas draf ini agar seluruh saran dan masukan terhadap draft Raperda ini bisa terakomodir.

Baca juga: Kasad Resmikan Gereja Oikumene El Shaddai di Markas Yonif Raider 631/Antang

Sementara keterlibatan Kemenag, menurut Supriana, baik itu Forum Pondok Pesantren dalam pembahasan Perda ini menganggap penting ikut terlibat dalam penyusunan walaupun kapasitasnya hanya sebatas turut berpikir.

Di depan rapat Pansus, pihaknya menyampaikan masukan dan saran apa yang telah diakomodir oleh para masyayikh, " kata Supriatna.

Baca juga: Haul Gusdur Dan Tahlil Akbar Di Majalengka

Menurutnya, secara umum dari pembahasan itu tidak banyak...ya, karena dianggap sudah memenuhi ekspektasi pesantren, hanya ada beberapa poin yang  menjadi perhatian dan sedikit substantif, ” jelas Supriana.

Dalam rapat kerja kedua ini disepakati adanya penambahan ayat di pasal 4, yaitu menjadi "Penyelenggaraan Pesantren wajib mengembangkan nilai Islam wasatiyah melalui pengembangan prinsip-prinsip tawassuth, tawazun, ta’asul dan tasamuh, " sebutnya. (Anton AS) 

Baca juga: MAKI Tegaskan PT Karya Dewi Putra Sudah Lecehkan Agama Kaharingan